GMS;”Lawan Rezim Penggangsir Duit Rakyat!”
Husein,salah seorang aktivis pengunjuk rasa dalam orasinya mengingatkan Bupati Sidoarjo terpilih,H Subandi SH akan janji-janji politiknya.
Surendro,pejabat Kabid di BPPD terlibat sedikit ketegangan saat para pengunjuk rasa melakukan orasi saat pelaksanaan Razia.
Aktivis pengunjuk membentangkan poster bernada kecaman atas kegiatan Razia pengendara motor usai melakukan orasi.(Dil)
DIMENSINEWS.COM SIDOARJO; Sejumlah elemen masyarakat Sidoarjo yang tergabung dalam wadah Gerakan Masyarakat Sidoarjo (GMS),Selasa (29/4) pagi tadi melakukan aksi protes di pinggiran Jl Raya Desa Lebo,tepatnya di depan Gedung BUMDES desa setempat.
Aksi turun jalan yang dimotori oleh sejumlah aktivis dan pejuang anti korupsi tersebut bersamaan dengan digelarnya operasi/razia kendaraan bermotor yang dilakukan puluhan petugas gabungan dilokasi tersebut diatas.
Tak ayal aksi protes mereka selain menyita perhatian ratusan warga pengguna jalan,sempat juga terjadi ketegangan antara petugas dari BPPD ,Surendro dengan para pengunjuk rasa.
Aksi protes para aktivis mereka dipicu oleh kebijakan Bupati Sidoarjo Subandi,melalui OPD Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) yang bekerja sama dengan petugas dari Satlantas Mapolresta Sidoarjo untuk menggelar operasi atau razia kepada warga Sidoarjo yang pajak kendaraannya telat.
Melalui surat resmi dinas,pejabat BPPD dalam slah satu isi suratnya selain meminta bantuan petugas dari Polresta guna melakukan operasi/razia kendaraan bermotor,dengan lengkap isi surat tersebut juga mencantumkan jadwal operasi yang di laksanakan oleh BPPD,antara lain pada Hari : Rabu 23/04/2025, pukul 09.00 sampai dengan selesai, digelar razia, yang bertempat di depan BUMDES Lebo, Sidoarjo.- Hari : Kamis 29/04/2025, pukul 09.00 sampai selesai.Razia di depan Samsat Drive Thru , Candi.- Hari : Selasa , 29/04/2025 pukul 09.00 sampai dengan selesai, digelar razia di depan rumah BUMDES Lebo, Sidoarjo.- Hari : Rabu, 30/04/2025 pukul 09.00 sampai dengan selesai, digelar razia di Samsat Drive Thru Candi.
Dalam orasinya,secara bergantian mereka mengecam keras aksi yang di lakukan oleh BPPD Sidoarjo dan sejumlah petugas yang terlibat dalam giat razia tersebut.
Mereka menilai kegiatan razia kendaraan yang dilakukan pemerintah dengan dalih memungut pajak dari pemilik kendaraan bermotor yang telat dalam membayar pajak adalah kebijakan yang tidak peka terhadap berbagai problem ekonomi dan kesulitan yang dialami oleh sebagian besar warga Jawa Timur,khususnya warga Sidoarjo.
Kordinator aksi yang juga Ketua Gerakan Pemuda Sidoarjo, Nanang Romi dalam orasi dan pernyataannya mengecam keras kegiatan yang dilakukan oleh BPPD Sidoarjo, menurutnya tindakan memungut pajak secara paksa di jalanan terhadap warga yang telat dalam melaksanakan kewajibannya adalah tak beda dengan praktik pemakaman dan pemerasan yang dilakukan para Debt Colector (penagih hutang).
”Kalau memang pemilik kendaraan bermotor di Sidoarjo banyak yang menunggak dalam membayar pajak,harusnya pemerintah bisa lebih bijak dengan melakukan pemutihan,sebagaimana ini juga dilakukan para pejabat/gubernur baik Jabar,Jateng juga Banten.Bukan malah secara terang-terangan memaksa warganya membayar pajak dengan bantuan Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk menakut-nakuti masyarakat, sebagai warga yang pro rakyat kami dengan tegas menolak sekaligus melawan kebijakan rezim yang menindas rakyat yang saat ini kondisinya sudah sangat payah” teriak Romi.
Ia menambahkan, cara memungut pajak dijalanan ini adalah cara yang sudah basi, Ini adalah cara yang dilakukan oleh jaman kolonial Belanda, kita sebagai warga pribumi Sidoarjo sudah muak cara-cara keji yang dilakukan para pejabat pemerintah yang meniru gaya para penjajah Belanda ini dalam menggangsir duit dari masyarakat kecil dengan dalih membayar pajak.Yang perlu digaris bawahi saat ini kita sudah Merdeka, jangan ada penjajah – penjajah kecil di Sidoarjo,” teriaknya.
Lebih lanjut aktivis berpostur tinggi besar ini mengatakan bila pemerintah ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),masih banyak alternatif potensi dan sumber pendapatan daerah lain di Sidoarjo yang harus lebih di optimalkan.
“Ingat salah satu indikator pemimpin yang gagal dalam mengelola keuangan dan mensejahterakan warganya adalah tingginya beban dan kewajiban masyarakat dalam memenuhi/membayar pajak”tukas Romi
Hal senada juga terlontar dari ketua umum, Java Coruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, pihaknya mengatakan kami sebagai masyarakat Sidoarjo jelas tidak sepakat dengan cara pungut pajak dijalanan.”Ngapain harus warga yang ditindas, sedangkan masalah di Sidoarjo yang ada kaitannya dengan PAD yang belum terselesaikan itu banyak, emang kurang kerjaan, wong-wong iki. Kami menolak keras pungut pajak dijalanan,” tandas Sigit.(Dila)
