Kisruh KONI Sidoarjo Dipicu Ambisi Pendukung Pasangan Bupati Terpilih?
Suasana rapat dengar pendapat/hearing dilakukan Komisi D DPRD Sidoarjo dengan Kadis Porapar Yudi Irianto beserta jajarannya serta Ketum KONI Kab Sidoarjo M Frenki Effendi di rumah rapat komisi berlangsung panas.
Dokumen/surat berisi penggalangan dukungan yang dilakukan sejumlah pengurus internal KONI yang diduga sebagai pemicu kisruh di internal pengurus KONI Sidoarjo.(Dillah)
DIMENSINEWS.COM SIDOARJO: Meski Komisi D DPRD Sidoarjo dalam kesempatan Rapat dengar pendapat (RDP)/hearing dengan sejumlah pejabat dari Dinas Pemberdayaan Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar),sebagai salah satu lembaga/ instansi pembina KONI,serta jajaran pengurus KONI (Komite Nasional Indonesia ) Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2025 beberapa waktu lalu telah sepakat mengakhiri pro kontra terkait terbitnya SK (Surat Keputusan) dari KONI Jawa Timur yang memberi perpanjangan masa jabatan kepada Ketua Umum (Ketum) KONI Sidoarjo,Frankie Effendi untuk tetap melanjutkan estafet kepengurusan KONI selama enam bulan ke depan (27/7/2025) sekaligus memerintahkan kepada pengurus KONI untuk melaksanakan agenda Musorkab (Musyawarah Olah raga kabupaten ) selambatnya pada tanggal tersebut diatas.Namun sejumlah pihak ternyata masih ngotot menyoal hasil kesepakatan tersebut.
Selain tidak puas,sejumlah kalangan dari internal KONI dan eksternal saat ini bahkan mendesak lembaga-lembaga terkait untuk segera melaksanakan agenda Musorkab dengan berbagai argumen.
Keterangan yang berhasil dihimpun media ini menyebutkan desakan untuk segera menggelar Musorkab oleh sejumlah pihak ini disinyalir selain dipicu adanya konflik kepentingan rebutan jabatan di antar anggota pengurus KONI juga disinyalir kuat adanya ambisi dari gerbong pasangan bupati terpilih saat ini.
Dari desas desus yang ada,sejumlah nama-nama pejabat dan mantan pejabat pendukung yang bakal meramaikan bursa pergeseran Ketum KONI antara lain,MB,MGH,YI dan sejumlah Kadin yg juga menjabat sebagai pengurus Cabor (Cabang olah raga).
Bahkan khabar santer terdengar orang nomor 2 di Pemkab Sidoarjo saat ini ikut-ikutan kepincut menduduki jabatan lembaga induk olah raga yang tahun ini ditetek’i dana hibah dari APBD sebesar Rp 15 miliar tersebut.
Terkait kebenaran khabar orang nomor 2 Sidoarjo tersebut, sumber kuat dari salah satu petinggi KONI Sidoarjo membenarkan hal itu,”beliaunya sempat mengutarakan begtu,soal apakah itu serius atau sekedar gurauan saya kurang tahu persisnya”ucap salah satu pengurus jajaran KONI yang mewanti-wanti untuk tidak disebut namanya tersebut.
Namun siapapun yang bakal menggeser posisi Frenki tersebut pastinya harus menunggu pelaksanaan Musorkab yang khabarnya akan digelar dalam waktu dekat.
Sementara menanggapi desakan segera digelarnya Musorkab dari sejumlah pihak Ketua KONI M Frenki Effendi menyatakan kesiapannya.
“Prinsipnya saya selaku ketua KONI sangat tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan Musorkab kapan saja sepanjang hal itu sesuai dengan aturan dan mekanisme dalam AD/ART organisasi”tukas Ketum KONI yang menjabat dua periode ini.
Namun pernyataan berbeda diungkapkan oleh Ketua Komisi D Dhamroni Chudori saat pelaksanaan hearing kedua (20/2) lalu
Dimana Komisi D, Dhamroni Chudhori didampingi Sekretaris Zhahlul Yusar, yang juga diikuti beberapa anggota Komisi D ini selain dihadiri Franky beserta beberapa pengurus KONI Sidoarjo, dan Yudi Iryanto, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Sidoarjo didampingi sejumlah pejabat jajarannya.
Selama 2 jam lebih Dhamroni terlibat perdebatan sengit dengan Yudi Irianto terkait berbagai permasalahan yang melatar. belakangi lahirnya polemik di tubuh KONI Sidoarjo.
Selain membahas soal keabsahan SK perpanjangan jabatan Frangky dari KONI Jatim, hingga keberadaan surat Disporapar yang mendesak KONI menggelar Musorkab, berkenaan berakhirnya masa jabatan kepengurusan KONI per tanggal 27 Januari 2025.
Apalagi di tengah polemik ini sempat pula beredar informasi bila tidak segera digelar Musorkab, maka dana hibah untuk operasional berikut pembinaan atlet seluruh cabang olah raga (Cabor) sulit dicairkan karena terbentur keabsahan masa bhakti kepengurusan KONI Sidoarjo.
Sehingga dinamika ini, lanjut Dhamroni, harus diakhiri oleh semua pihak. Pihaknya berharap masalah tersebut jangan sampai berlarut-larut yang pada akhirnya dapat mengganggu kepentingan atlet dalam meningkatkan prestasinya. Apalagi menjelang persiapan event Porpov Jatim yang digelar antara Juni atau Juli mendatang.
“Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi D berharap polemik di tubuh KONI telah selesai. Pihak KONI dan Disporpar Sidoarjo telah sepakat lebih konsentrasi mempersiapkan atlet menghadapi Porprop Bulan Juli depan.Dan kepada sejumlah pihak yang selama ini ngotot dilaksanakan Musorkab untuk menahan diri,” kata Dhamroni.
Lebih lanjut, Dhamroni menegaskan pihaknya juga mempunyai tanggungjawab mengamankan atlet untuk terus berprestasi. Bahkan pada ajang Porprov 2025, pihaknya meminta KONI bersungguh-sungguh mempersiapkan atletnya dalam upaya mengembangkan prestasi atlet seluruh cabor di Sidoarjo.
“Jika Porprov sebelumnya Sidoarjo juara 2, minimal itu harus dapat dipertahankan. Ini realistis,” ujarnya.
Sementara itu, Yudi Irianto, Kepala Disporapar Sidoarjo menyatakan tidak ada maksud pihaknya melakukan intervensi terkait SK perpanjangan jabatan Franky. Mengingat, soal SK maupun Musorkab merupakan urusan internal KONI.
“Kami hanya menjalankan tupoksi. Disporapar sebagai pembina KONI, maka surat kami pun sifatnya hanya memberitahu bahwa masa jabatan kepengurusan KONI Sidoarjo periode 2021-2025 telah berakhir per 27 Januari 2025, dan semestinya harus ada musorkab,” ujarnya.
Bila dalam perkembangannya, lanjut Yudi, masa jabatan Franky sebagai Ketua KONI diperpanjang melalui SK KONI Jatim, untuk enam bulan kedepan,–sampai 27 Juli 2025, itu juga merupakan kewenangan organisasi ke olah ragaan tersebut.
Berikut terkait soal dana hibah, pihaknya tertuntut kehati-hatian dan teliti secara administrasi agar jangan sampai menimbulkan masalah ke depannya.
“Jadi tidak benar kalau ada informasi kami tidak mencairkan. Bahkan saat ini pun sedang berproses,” tegas Yudi. “Kami menyadari bahwa kepentingan atlet terkait persiapan Porprov 2025, harus dikedepankan,”ujar Yudi.(Dillah)
