Pucuk Pimpinan Pemkab Sidoarjo Dijabat PJs Bupati Isa Anshori


Pjs Bupati Sidoarjo Muhammad Isa Anshori saat dilantik Pj Gubernur Andhy Karyono, untuk menggantikan Plt Bupati Subandi yang harus cuti karena berkontestasi pada Pilkada 2024

DIMENSINEWS – SIDOARJO: Pucuk pimpinan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mulai per 25 September 2024, telah diduduki  Muhammad Isa Anshori yang menggantikan Plt Bupati Subandi.  Sebagai Penjabat Sementara (PJs) Bupati Sidoarjo, Isa Anshori telah dilantik  Penjabat (Pj)  Gubernur Jatim Adhy Karyo, pada Selasa (24/9) siang.

Sehari hari-hari,–selama ini, Anshori telah menjabat sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Jatim. Dia ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai Pjs Bupati Sidoarjo menggantikan Subandi yang harus cuti karena berkontestasi pada Pilkada 2024.

Menurut Subandi, sebelum menjalani masa cuti kampanye, program-program prioritas Pemkab Sidoarjo sudah berjalan dengan baik. Termasuk pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan baik. “Saya pastikan semua program dari Pemkab Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Betonisasi misaknya, sudah realisasi hampir 80 persen,” kata Subandi, Selasa (24/9) siang.

Pj Gubenrnur Jatim Andhy Karyono memberi  capan selamat bertugas kepada Muhammad Isa Anshori, seusai dilantik sebagai Pjs Bupati Sidoarjo.

Sementara itu,  Pj Gubernur  Adhy Karyono berpesan kepada Pjs Bupati/walikota untuk mengawal proses pembangunan pemerintahan. Selain itu, pihaknya telah meminta Pjs terus mengawal pelaksanaan Pilkada 2024. “Proses pesta demokrasi harus  berjalan dengan baik, lancar, adil dan damai. Ini menjadi tugas Pjs dalam menghadapi Pilkada serentak 2024,” ujarnya.

Lebih lanjut, Adhy Karyono mengatakan tugas lainnya bagi yang tidak kalah penting, sebagai Pjs  harus bisa memastikan segala aset, SDM, program yang ada di kabupaten maupun kota tidak bersentuhan dengan kepentingan kemenangan bupati  walikota incumbent ataupun pasangan lainnya. “Ini harus dipastikan bahwa sumber daya pemerintahan jangan sampai  dimanfaatkan untuk kepentingan kemenangan paslon tertentu. Tugas pemerintah yang harus dijaga betul oleh Pjs,” tegasnya.

Oleh karenanya, Adhy Karyono mewanti-wanti Pjs Bupati untuk memastikan netralitas bagi para ASN. Jangan terlibat politik praktis dengan memihak salah satu Paslon. “Kita harus memperkuat kepastian bahwa ASN, TNI, Polri mengkedepankan netralitas pada Pilkada 2024,” katanya. “Itu menjadi penting karena yang mengawaasi bukan hanya pihak kontestan, tapi juga masyarakat semua, apakah Pj ini berpihak, apakah Pjs ini ada muatan (politik),” tambah Pj Gubernur Adhi Karyono. (*/dilah/rhema)

Berita Terkait

Top