Dialog Publik RPS ke VII.Dr Djamil Jurist;”Hampir Sudah Tidak Ada Cara dan Teori Agar Penguasa Tidak Korup”
Empat pembicara yang dihadirkan dalam Dialog Publik yang digelar Komunitas WAG Ruang Publik Sidoarjo (RPS) Minggu (21/7) malam kemarin.Mereka adalah Ketua PWI Cabang Sidoarjo Mustai’in.Kepala Bawaslu Agung Nugroho.Ketua KPUD Fauzan Adzim serta Dosen Fak Hukum Univ Bhayangkara Surabaya Dr Djamil Jurist.
Ketua WAG RPS Sujani S Sos beserta semua jajaran panitia penyelenggara dialog berfoto bersama dengan Nara sumber seusai acara dialog.(Dillah)
DIMENSINEWS.COM SIDOARJO; “Secara umum,banyaknya pemimpin daerah yang terjerat kasus korupsi dan berbagai tindak pidana lain yang berhubungan dengan kekuasaan dipengaruhi atau bisa dikategorikan karena tiga faktor penyebab.Tiga faktor tersebut antaranya,Legal Substance ,Legal Structure serta Legal Culture”papar Dr Jamil Jurist,Dosen pengajar Fak Hukum Universitas Bhayangkara,salah satu dari 3 pembicara lain yang dihadirkan dalam dialog publik ke VII yang digelar oleh Komunitas WAG Ruang Publik Sidoarjo (RPS) di Cafe Bu Atiek Minggu (21/7) malam kemarin.
Dijelaskan oleh Djamil Jurist,bahwa sebagian besar kasus-kasus yang menjerat para pemimpin daerah baik di level kabupaten maupun provinsi terkait erat dengan tiga hal tersebut diatas.
“Bahwa banyak bupati maupun pejabat tidak memahami substansi persoalan,kemudian struktur/konstruksi yang dibangun untuk mengatur dan membatasi kewenangan serta tak kalah penting adalah dipengaruhi kultur/kebiasaan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan”ujar Djamil Jouris dengan gaya bicara khas_nya yang tinggi melengking.
Penjelasan dosen berpostur tubuh mungil ini selain menjadi sambutan pembukaan sebelum sesi dialog dibuka sekaligus juga menjawab berbagai pertanyaan dari undangan yang hadir di acara dialog tentang kenapa mengapa masih banyak pejabat khusunya kepala daerah yang justru tersangkut kasus korupsi padahal para kepala daerah itu bisa terpilih melalui proses pemilihan yang panjang dan rumit.
“Kalau ditelaah lebih jauh,Indonesia ini memiliki instrumen paling lengkap bila dibanding negara lain yang tujuannya untuk mengantisipasi bagaimana tindakan korupsi bisa ditekan”ungkap Djamil
Namun lanjut Djamil,faktanya msih banyak pejabat dan kepala daerah nekat melakukan korupsi.”Pendeknya sebagai praktisi hukum,kalau saya boleh bicara,saya seperti sudah kehabisan cara dan teori untuk memerangi praktek korupsi ini”ujar Djamil setengah berkelakar.
Sementara Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agung Nugroho,dalam paparannya menjelaskan ada tiga poin yang berpotensi menciderai pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang di Sidoarjo yang berpotensi menimbulkan kecurangan dan pelanggaran. Yakni terkait netralitas, isu SARA dan politik uang.
“Kita sudah identifikasi itu sekaligus melakukan mitigasi,” ucap Agung
Tiga jam itu diantaranya aparatur pemerintah, para tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. “Kami sudah sampaikan peta kerawanan ini ke teman-teman di kepolisian. Karena itu Pak Kapolres Sidoarjo sering ngajak bangun cooling system terkait kesiapan Pemilu serta menarik partisipasi warga untuk memberikan masukan dan informasi,” tambahnya.
Hal-hal inilah menurut Agung perlu dijadikan refleksi sekaligus refrensi seluruh komponen masyarakat kota delta agar kedepan bisa lebih bijak aldan cerdas dalam memilih calon pemimpin yang bisa membawa Sidoarjo ke depan menjadi lebih baik.
“Pilihannya hanya dua, apakah kita akan menjadikan Pilkada ini sebagai kegiatan politik atau kegiatan ekonomi. Kalau politik, maka seluruh kebijakan pimpinan daerah ke depan pasti akan berpihak pada rakyat,” tandas aktivis GMNI itu.
Sebaliknya, jika masyarakat menjadikan Pilkada ini sebagai kegiatan ekonomi maka semua aturan yang dihasilkan oleh para pimpinan daerah akan berpihak pada pemilik modal. “Karena itu saya tidak suka Pemilu disebut sebagai Pesta Demokrasi,” tambahnya.
Sebagai langkah taktisnya untuk mengatasi masalah itu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang terkait. Diantaranya dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kementerian Agama Sidoarjo dan organisasi keagamaan terbesar seperti NU, Muhammadiyah.
“Agustus nanti setelah Desk Pilkada dilantik, kita akan coba mengelola untuk berbagi peran lembaga-lembaga tadi agar semuanya menyuarakan hal yang sama,” tutur Komisioner Bawaslu Sidoarjo dua periode itu.
Sementara dua pembicara lain yang ikut dihadirkan dalam dialog yakni,Ketua KPUD Sidoarjo Fauzan Adzim serta Ketua PWI Sidoarjo,juga Musta’in secara bergantian juga memberi paparan yang berbeda terkait tugas dan fungsi lembaganya.
Ketua KPUD, Fauzan Adzim yang diberi kesempatan pertama untuk memberikan sambutan menjelaskan panjang lebar tentang prosedur dan mekanisme yang detail seputar tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada yang akan dihelat pada Bulan November depan.
Sementara Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sidoarjo ,Mustain mengajak kepada semua masyarakat khususnya awak media untuk ikut berpartisipasi aktif guna suksesnya pesta pemilihan kepala daerah yang akan datang.
“Untuk itu kami mengajak semua warga khususnya semua awak media untuk lebih berperan aktif untuk tak hanya memberi informasi yang benar dan konstruktif kepada masyarkat baik melalui media massa atau bersinergi lewat program-program sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh KPUD dan Bawaslu Kabupaten.(Dillah)
