Aksi Unjuk Rasa Jilid 2 Kasus OTT KPK di Sidoarjo, Massa Pengunjuk Rasa,”Kami Muak,Karena KPK Hanya Berani Menangkap Bajingan Kecil dan Emak-emak?!”

Puluhan spanduk dan poster berisi dukungan serta desakan KPK harus mengusut tuntas kasus penyunatan dana insentif pajak yang dilakukan pejabat di instansi BPPD Kab Sidoarjo digelar dalam aksi damai yang dilakukan massa gabungan di Monumen Jayandaru Rabu (28/2) siang tadi.

Kordinator aksi Hariyadi Siregar saat menyampaikan orasi di pintu gerbang Pendopo Delta Wibawa.

Aksi teatrikal juga ikut mewarnai sebagai rasa empati terhadap dua orang ASN (Siska Wati dan Ari Suryono) yang saat ini mendekam dalam tahanan KPK.

Bupati Muhdlor saat dikonfirmasi sejumlah awak media usai mengikuti Sidang Paripurna di kantor DPRD Sidoarjo Rabu (28/2) pagi tadi.(Dillah)

DIMENSINEWS.COM SIDOARJO; Ratusan massa aktivis anti korupsi serta gabungan dari berbagai elemen lintas pelaku di Kab Sidoarjo,Rabu (28/2) siang tadi kembali melakukan aksi turun jalan.
Dengan mengambil set tempat di Monumen Jayandaru sisi Timur Alun-alun,aksi unjuk rasa jilid 2 yang dikemas dalam aksi damai ini sebagai kelanjutan dari aksi unjuk rasa sebelumnya pekan lalu di set lokasi yang sama.
Puluhan spanduk dan poster bernada dukungan dan sekaligus hujatan tertuju kepada lembaga anti rasuah ikut dibentangkan berjajar terkait atas lambatnya penanganan kasus yang menggemparkan warga kota delta ini.
Sementara sejumlah pentolan lembaga swadaya anti korupsi dari Jatim Coruption Watch (JCW) Sigit SH,LSM Lumbung informasi rakyat (LIRA)Winarno SH, IRPD,Nanang Haromain SH MHum,Aktivis kawakan Nanang Romi dan puluhan aktivis lain secara bergantian melakukan orasi.
Didepan puluhan wartawan berbagai media yang meliput aksi, kordinator pengunjuk rasa,Hariyadi Siregar yang mengawali orasi mengatakan mendukung langkah KPK yang saat ini sedang mengusut kasus pemotongan dana insentif dinkantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kab Sidoarjo.
“Kami akan terus mendukung KPK untuk mengusut serta memberantas semua pelaku yang terlibat.sertav tegakkan supremasi hukum.KPK tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus ini tangkap dan adili koruptor di Sidoarjo,” teriak aktivis eksponen 98 ini keras.
Dalam pernyataannya Hariyadi juga mendesak KPK untuk menuntaskan penyidikan pemotongan insentif pajak ASN Sidoarjo 2023 senilai 2,7 miliar tersebut.
“Karena korupsi itu tidak pernah dilakukan sendiri. Kalau tersangkanya tunggal, itu namanya manipulasi. Korupsi itu berjamaah. Tidak mungkin seorang staf berani bertindak tanpa ada perintah atasan. Demo ini akan terus kami gelar sampai maling-maling tertangkap,”sambung Winarno Bupati LSM Lira dalam kesempatan orasinya.
Meski Penyidik KPK sendiri telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dan menahannya. Keduanya adalah Siska Wati (SW), menyusul kemudian kepala BPPD Ari Suryono (AS), namun langkah KPK yang menjerat kedua ASN dinilai masih jauh dari yang diharapkan,”KPK ini lembaga bergengsi yang punya kedudukan dan kewenangan sangat tinggi dalam menangani kasus korupsi.
“Tapi faktanya KPK hnya berani menjerat para bajingan-bajingan kecil yang Cemen.KPK beraninya hnya sama emak-emak’ujar Winarno lantang.
Seakan tak puas berorasi di monumen Jayandaru,ratusan pengunjuk rasa melanjutkan aksi menuju Rumah dinas (Rumdin) bupati di Pendopo Delta Wibawa.
Sebagaimana aksi sebelumnya.Ddepan pintu gerbang Pendopo yang dijaga ketat oleh puluhan petugas dari Satpol PP dan sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap kembali melakukan aksi orasi secara bergantian.
Orasi mereka kali ini lebih keras dengan mengatakan KPK harus bertindak cepat untuk secepatnya menangkap Bupati Muhdlor sebagai orang pertama yang seharusnya ditangkap.
Selain orasi,sejumlah pengunjuk rasa juga melakukan aksi teatrikal atas nasib dua ASN (Siska Wati dan Ari Suryono) yang saat ini mendekam diruang tahanan KPK.
“Kami sudah muak dan malu dengan perilaku para pemimpin di Sidoarjo ini.Dua bupati seblumnya sudah menjadi terpidana karena kasus korupsi.Bupati ini malah mengulang kembali”tandas Husein aktivis dari jaringan muda dalam orasinya.
Aksi unjuk rasa lanjutan ini dipicu semakin tak jelasnya penanganan kasus OTT yang dilakukan KPK terhadap beberapa ASN di instansi BPPD beberapa pekan lalu.
Meski Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan yang juga Plt Juru bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers terakhirnya mengatakan,KPK masih melakukan pemeriksaaan dan analisis terhadap beberapa pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Namun KPK tak segera menetapkan siapa aktor intelektual dibalik kasus penyunatan dana insentif pajak tersebut.
Ali hanya memberikan keterangan bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, uang tersebut juga diduga diterima oleh sejumlah pejabat di Pemkab Sidoarjo. “Pemeriksaan itu tidak berhenti dan (terus) mencari pihak lain dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” katanya.
Selanjutnya Ali mengungkapkan, kasus dana insentif ASN di Pemkab Sidoarjo terjadi sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2023 saja, pemotongan dana insentif ASN itu kurang lebih sebesar Rp2,7 miliar. “Kami memiliki data ada sekitar Rp8 miliar lebih yang dinikmati oleh oknum pejabat Pemkab Sidoarjo,” tegasnya.
Sementara Bupati Muhdlor saat dikonfirmasi awak media usai mengikuti Sidang Paripurna di kantor DPRD pada pagi sebelumnya terkait dengan kasus hukum yang membelitnya dengan keras menolak menjawab pertanyaan wartawan yang sengaja mencegatnya dipintu keluar ruang sidang utama.
“Apa,apa sih sayaaang,,,?mengapa selalu itu yang ditanyakan,,?! klo saya berkomentar,diluar nanti statemen saya diadu dengan orang,ujungnya pasti ramai,ribut.Wah,gimna bisa kondusif kalo terus begini?!”sergah Muhdlor sambil bergegas pergi meninggalkan awak media yang sejak pagi menunggunya.
Menngutip statemen Praktisi hukum M Sholeh, pengacara yang terkenal dengan jargonnya ‘No Viral No Justice’ mengatakan KPK harus lebih jelas dan tegas dalam mensikapi kasus dugaan korupsi di Sidoarjo ini.”KPK harusnya segera menangkap dan menahan semua pihak yang terlibat dlam perkara ini” tegasnya dalam video pendeknya yang telah tersebar luas lewat TikTok
Siapa saja mereka? “Menurut saya sebagaimana keterangan dari teman-teman KPK, bahwa, uang pungli dari teman-teman ASN pengumpul pajak, itu juga diperuntukkan kepada Bupati Sidoarjo. Dan bupati sudah diperiksa sebagai saksi. Tetapi, tentu, tidak boleh berhenti di situ,” tegasnya.
Lepas dari perkara korupsi ini ada.muatan politik dan tidak,kalau memang bupati menerima uang itu juga harus ditetapkan menjadi tersangka. Juga siapa-siapa yang membawa uang, yang ikut mengumpulkan, apakah itu bendahara BPPD atau siapa pun yang terlibat, menurut saya, KPK juga harus tegas,” jelas Sholeh.(Dillah)