KadinKop Sidoarjo Anggap Remeh Kasus “Bejo Dan ‘One’ Abud Gate”

Kepala Dinas (Kadin) Koperasi Sidoarjo M Edi Kurniadi.(Dillah)

Dimensinews.com; Kepala Dinas Koperasi (Kadinkop) UM Sidoarjo, M Edi Kurniadi,ternyata menganggap enteng dugaan penyelewengan dana program bantuan Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) yang dilakukan beberapa oleh bakal caleg Legislatif (Bacaleg) dari PKB untuk kepentingan kampanye pribadi.
Penegasan ini disampaikan Edi kepada wartawan media ini Selasa (4/10) siang kmarin saat dikonfirmasi terkait beredarnya dokumen yang berisi daftar kelompok calon penerima dana bantuan untuk usaha mikro/kecil itu.
Edi membenarkan isi dalam data/dokumen penerima bantuan itu.Namun ia mengelak pihak2 yang menuding pihak (Dinas) yang dipimpinnya telah kong kalikong dengan 5 unsur anggota TIm Verifikator sehingga menimbulkan dugaan bantuan dana usaha itu banyak jatuh di kelompok tim sukses Bacaleg yang menyaru sebagai pengusaha kecil.
“Tudingan itu tidak tepat Mas.Karena apa dan siapa saja (kelompok) yang menjadi penerima bantuan bukanlah domain kami.Itu sudah menjadi ranahnya Tim Verifikasi.Saya yakin Tim sudah bekerja sesuai dengan prosedur”jawab pejabat bertubuh tambun ini menjawab pertanyaan banyak pihak yang menuding kinerja Tim Verifikator tidak becus dalam memferifikasi data kelompok usaha calon penerima bantuan.
Menurutnya,5 anggota Tim verifikator yang terdiri dari unsur perwakilan Kadin (Kamar dagang dan Industri) Sidoarjo,Unsur PKK (Pembina kesejahteraan keluarga),Perguruan Tinggi (PT),HIPMI (Himpunan pengusaha muda Indonesia) dan dari instansi Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) adalah lembaga resmi yang kredibel dan bisa bekerja profesional.
“Kalau kita tidak percaya pada kinerja mereka?Terus kita mo percaya siapa lagi Mas?”elak Edi dengan nada sengit.
Sementara menjawab banyaknya fakta temuan dilapangan penerima bantuan ternyata tidak sesuai dengan isi proposal sebagaimana syarat administrasi Edi tak menampik,”ya kemungkinan itu bisa saja terjadi.Tapi kalaupun ad itupun Aya yakin jumlahnya tak seberapa Mas”tukas Edi lagi-lagi menyanggah.
Lebih lanjut Edi memaparkan.Dari data yang ia terima.Jumlah kelompok usaha yang mengajukan bantuan tahun ini sekitar 5000 kelompok usaha.Jumlah ini menurut Edi melonjak 50 persen dibanding tahun lalu.Dari jumlah tersebut sekitar 3000 kelompok usaha yang bakal diberi bantuan.
“Sedianya target maksimal sesuai ketersediaan pagu anggaran (Rp 18 miliar) adalah sedianya 2400 kelompok.Tapi karena tingginya jumlah pemohon terpaksa kami naikkan jadi 3000_an lebih kelompok yang akan kami loloskan.Termasuk kelompok usaha yang nama kepmpaknya sdah tersebar itu”ungkapnya.
Edi juga mengaku pasrah dan menyerahkan keputusan kepada Bupati dan DPRD terkait protes banyak pihak yang mendesak program bantuan itu dibatalkan karena disinyalir selain tidak tepat sasaran.Juga banyak digunakan untuk kampanye polittik Bacaleg.
“Ya silahkan saja.Prinsipnya kami selaku Dinas sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada”Jawab Edi Kurniadi tandas.
Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya di media ini dan media lainnya bahwa program bantuan KURMA ternyata diduga kuat selain digunakan untuk keperluan kampanye oleh sebagian Bacaleg.Juga banyak calon penerima bantuan tidak punya usaha/fiktif.
Fakta ini setidaknya bisa dilihat dari daftar penerima bantuan yang telah beredar.
Para kelompok usaha banyak menggunakan nama dan kode tertentu,antar lain nama Bejo yang dipakai oleh kelompok-kelompok UMKM perempuan di wilayah Desa Sepanjang Kecamatan Taman,.
Ada juga nama/kode lain yang dipergunakan di kawasan Sidoarjo Barat, yakni ‘One Abud’.
Berdasarkan data yang diperoleh dari daftar UMKM yang lolos verifikasi sebagai penerima hadiah Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma), ada Berkah One Abud dari RT 4 RW 2 Desa Tempel kecamatan Krian. Lalu Rizky One Abud dari RT 5 RW 2 Desa Tempel.
Dari Desa Sedengan Mijen ada kelompok UMKM yang bernama Semoga Jaya One Abud (RT 7 RW 3), lalu One Abud Berkah (RT 8 RW 3), Barokah One Abud (RT 5 RW 2), B and C One Abud (RT 6 RW 2) dan One Abud Berkah (RT 9 RW 3).
Informasi yang diperoleh di lapangan mensinyalir ‘One Abud’ sebagai panggilan akrab dari salah seorang bacaleg yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 nanti. Ia akan bertarung untuk merebut satu dari tujuh kursi yang disediakan di dapil Sidoarjo 4 yang meliputi kecamatan Krian, Balongbendo dan Tarik.
Kurma sendiri merupakan program bagi-bagi duit APBD untuk para pelaku usaha mikro yang dikelola para perempuan dengan berbasis RT. Besaran uang yang dialokasikan di tahun anggaran 2023 ini mencapai Rp 18 miliar.
Kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo itu menyasar sekitar 3007 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5 sampai 10 orang. Jika lolos verifikasi, mereka akan mendapatkan hadiah berupa modal usaha yang nilai maksimalnya hingga Rp 10 juta sebagaimana yang diterapkan di tahun anggaran sebelumnya.
Pejabat-Pejabat Ini Dirotasi, IRPD: Bukti Fungsi Assesment di Pemkab Sidoarjo Tak Jalan
Rahmat Muhajirin: Pemkab dan DPRD Sidoarjo Kurang Maksimal Lindungi Rakyat
Jadi Saksi Kasus Gratifikasi, Camat-Camat Ini Akui Beri Uang untuk Dukung Aksi Sosial Saiful Ilah
Beberapa pihak menduga program ini sudah dimanfaatkan menjadi komoditas politik oleh kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan sumbu kekuasaan. Diantaranya Koordinator Peneliti Institue Of Research and Public Development (IRPD), Nanang Haromain.
Dalam pemberitaan yang disajikan di media ini beberapa waktu lalu, Nanang mengatakan praktek penyalahgunaan wewenang dan kekuasan untuk kepentingan politik praktis marak dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan orang-orang yang berada di lingkarannya.
“Bahkan beberapa petahana dan calon yang dekat dengan kekuasaanpun tidak segan-segan untuk menyelewengkan sumber daya anggaran dan birokrasi untuk memenangkan persaingan,” jelas mantan komisioner KPU Sidoarjo itu.
Nanang menegaskan, munculnya kasus Kurma ini menambah catatan minor pelaksanaan Pemilu 2024 di Sidoarjo, setelah sebelumnya muncul isu indikasi keterlibatan ASN dan penyelenggara Pemilu untuk kepentingan caleg tertentu.(Dillah)