12 Kades ‘BerTikTok’ Dukung Prabowo Dilaporkan Bawaslu Sidoarjo
Aliansi masyrakat kawal Pemilu Jurdil (AMKPJ) saat melakukan audiensi laporan ke Bawaslu Sidoarjo Senin (12/2) pagi tadi.
Kabawaslu Sidoarjo Agung Nugroho.M Husein/Seinhu saat melakukan konferensi Pers kepada awak media usai secara resmi melaporan bukti video dan keterangan lain ke Bawaslu.(Dillah)
DIMENSINEWS.COM SIDOARJO; Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam komunitas berlebel Aliansi masyarakat kawal Pemilu jurdil (AMKPJ);) Sidoarjo membuktikan keseriusan mereka dengan kembali mendatangi Kantor Bawaslu Senin (12/2) pagi tadi.
Kedatangan sejumlah pentolan AMKPJ yang dikenal juga sebagai aktivis anti korupsi Sidoarjo itu sebagai tindak lanjut atas laporan awal mereka sebelumnya kepada Bawaslu terkait beredar luasnya Video di Medsos ( TikTok) yang dilakukan 12 Kades se_Kec Buduran beberapa waktu lalu.
Video berdurasi sekitar 15 detik itu berisi deklarasi bersama para Kades yang menyatakan dukungan politiknya kepada pasangan Capres Prabowo-Gibran.
“Kami aliansi Kepala Desa se_Kec Buduran menyatakan Nderek Kyai Nderek Bupati (Muhdlor) mendukung pasangan Capres Prabowo-Gibran sebagai Presiden” begtu kurang lebih penggalan isi dalam video tersebut.
Konyolnya video deklarasi yang hingga kini masih ditelusuri siapa aktor utama dan tempat pembuatnya tersebut dilakukan sembari diselingi guyonan.Namun disebar secara luas di media sosial TikTok.
Menurut Kordinator AMKPJ Hariyadi Siregar,,video deklarasi itu sebagai bentuk nyata tindakan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa.
“Kami tenggarai ada aktor intelektual dalam hal ini kami sebut saja Bupati Muhdlor Ali sebagai inisiator pembuatan video tersebut.Hal ini terbukti dengan statemen dukungan itu persis sebagaimana yang dilakukan oleh Bupati Muhdlor”tandas Hariyadi.
Lebih jauh Hariyadi mengungkapkan bahwa tindakan ugal_ugalan yang dilakukan belasan Kades ini sebagai rentetan atas manuver dan tekanan politik Muhdlor kepada sejumlah kades sebagai tindak lanjut atas upaya dugaan intimidasi yang dilakukan Muhdlor terhadap sedikitnya 270 Lurah/Kades se_Kab Sidoarjo di Hotel Aston beberapa waktu lalu.
“Untuk itu kami mendesak Bawaslu untuk secepatnya melakukan tindakan terhadap para Kades karena bukti2 pelanggaran sudah sangat jelas.Bila perlu Bawaslu secara resmi secepatnya membuat video klarifikasi terkait dengan video sebagai upaya tindakan konkret”tukas Husein anggota AMKPJ lainnya tak kalah sengit.
Sementara menjawab laporan AMKPJ,Kabawaslu Sidoarjo Agung Nugroho menjelaskan,bahwa pada Jum’at (9/2) pekan lalu Bawaslu sudah melakukan tindakan dengan memanggil Bupati Muhdlor terkait adanya informasi tindakan intimidasi sebelumnya yang dilakukan kepada ratusan lurah/kades di Hotel Aston,,yang disusul kemudian dengan beredar luasnya Video yang menggemparkan warga kota delta tersebut.
“Namun entah karena apa,Bupati Muhdlor hingga hari ini mangkir dari panggilan tanpa alasan yang jelas”ujar Agung.
Agung berjanji akan berkoordinasi dengan Tim Gakkkumdu (Penegakkan hukum terpadu) dari Polres dan kejaksaan guna melakukan tindakan hukum yang diperlukan.
“Untuk sementara semua laporan beserta bukti2 awal dugaan sudah kami terima.Kami masih harus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti2 bahan dan keterangan lain agar laporan dugaan pelanggaran beserta sanksi hukum pelanggaran segera bisa kita proses dan kaji lebih lanjut”tegas Agung.(Dillah)
