Komisi D DPRD Sidoarjo Nilai Penanganan Banjir Belum Optimal
Komisi D DPRD saat menggelar rapat dengar pendapat bersama pejabat kepala SKPD dari dinas teknis terkait masalah penanganan musibah banjir di wilayah Kecamatan Tanggulangin,Waru dan Taman di ruang sidang utama DPRD Sidoarjo Rabu (21/2) siang tadi.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Hj Kasipah.(Dillah)
DIMENSINEWS.COM SIDOARJO; Komisi D DPRD Sidoarjo menilai pemerintah Kab Sidoarjo saat ini masih belum punya konsep yang jelas terkait penanganan musibah banjir yang merendam beberapa desa di wilayah Kec Tanggulangin,Waru dan yang terbaru bencana banjir yang menerjang Desa Trosobo Kec Taman.
Pernyataan ini diungkapkan oleh 3 anggota anggota komisi D antara lain,Hj Kasipah,H Thoriq serta Hj Ainun Jariyah saat acara dengar pendapat/ hearing masalah banjir dengan perwakilan dari dinas terkait antaranya Dinas PU Sumber Daya Air (SDA),Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Dinas Kesehatan,BAZNAS Kab Sidoarjo,serta Camat Tanggulangin Rabu (21/2) siang tadi.
Secara bergantian 3 anggota komisi bidang Pendidikan,sosbud dan Kesra tersebut mencecar Wahib Achmad,Kabid Ketahanan Drainase dari Dinas PU SDA serta dinas lain yang dituding paling bertanggung jawab soal banjir yang menenggelamkan sedikitnya 5 desa di wilayah Kec Tanggulangin itu.
“Metode penanganan banjir di desa Kedungbanteng,Banjarpanji,Kedungsolo,dan desa sekitar hnya dengan mengandalkan pompa sebagaimana bapak paparkan tadi menurut saya sangat tidak efektif,bahkan percuma saja”sergah Hj Kasipah.
Apalagi lanjut legislator asal PKB itu kondisi geologi tanah desa-desa yang terdampak banjir tersebut katanya terjadi penurunan tanah (Subsidence) 30 cm/tahun.
“Bila emank benar terjadi Subsidence segitu setiap tahunnya.Y pastilah hasilnya tidak bisa maksimal meski jumlah pompa ditambah berapapun.Karena banjir di 3 desa ini adalah problem rutin tahunan.Bahkan banjir tahun ini lebih besar dan meluas meski sudah dilakukan penanganan teknis pemompaan” tandas putri sulung mantan Ketua Gapensi Sidoarjo (Alm) H Taat Buchori ini.
Menurutnya penanganan banjir kali ini tidak cukup hnya dengan metode konvensional seperti pemompaan,pengerukan/normalisasi sungai.Diperlukan solusi penanganan yang komprehensif dan serius.
“Bupati beserta semua jajarannya serta semua pemangku kebijakan harus duduk bersama guna membuat konsep penanganan yang jelas dan progresif”tukas Hj Kasipah.
Ungkapan senada juga disampaikan anggota komisi D lainnya, H Thoriq.Metode pemompaan yang dilakukan Dinas PU SDA di pintu2 kluar ke hilir sungai hanya bisa mengantisipasi genangan air sementara saja.
“Karena menurut saya ad banyak sekali faktor kenapa banjir di beberapa wilayah desa terutama desa yang berada di wilayah Timur Sidoarjo ini tak pernah bisa tertangani dengan tuntas.Kami percaya bapak2 dari instansi berwenang ini sudah berupaya keras untuk menanggulangi masalah banjir ini.Tapi eskalasi banjir yang terus meningkat tiap tahun ini terlalu riskan bila hanya diserahkan kepada satu atau salah satu dinas sja.Harus melibatkan lebih banyak lagi tenaga yang mumpuni dari masing-masing dinas terutama dinas teknis” ujar Thoriq.(Dillah)
